admin
Solusi86.news // Mesuji-Lampung
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mesuji tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan kepala biro dan wartawan. Langkah ini diduga sebagai bagian dari kebijakan kepemimpinan baru yang berdampak pada pemangkasan signifikan anggaran belanja publikasi dan langganan media. Rabu[05/03/25]
Salah satu kebijakan yang paling disorot adalah penghapusan total anggaran untuk belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan (ADV) yang sebelumnya mencapai Rp 1.246.250.000 pada tahun 2024. Selain itu, langganan media cetak juga dibatasi hanya untuk media harian tertentu, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan insan pers.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar terkait transparansi informasi dan keberlanjutan media lokal dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan apakah kebijakan ini akan berdampak pada keterbukaan informasi atau justru mempersempit akses publik terhadap berita-berita daerah.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Diskominfo Mesuji Galas menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada media cetak harian yang menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dinas Kominfo. “Yang langganan koran harian juga belum ada yang MoU, kami masih menunggu keputusan efisiensi anggaran untuk langganan,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah hanya media cetak harian yang bisa diterima dalam MoU, ia menjawab, “Ada, tetapi tergantung kemampuan anggaran.”
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa saat ini Dinas Kominfo belum menerima pengajuan MoU baru. “Sementara ini belum, karena masih dalam tahap efisiensi. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan jika ada revisi anggaran di APBD Perubahan,” jelasnya.
Kebijakan ini menuai beragam reaksi, terutama dari media lokal yang mulai mempertanyakan arah kebijakan komunikasi publik di Mesuji. Jika kondisi ini berlanjut, akankah Mesuji semakin transparan dalam penyebaran informasi, atau justru semakin dikendalikan oleh media dari luar daerah?
Masyarakat dan insan pers kini menantikan kejelasan lebih lanjut dari pihak terkait, dengan harapan bahwa kebijakan ini tetap mempertimbangkan keberlanjutan media lokal yang selama ini berperan penting dalam penyampaian informasi kepada publik. [Tim 007 Lampung]
